thevalleyrattler.com – Restorative justice kian sering disebut sebagai masa depan penegakan hukum Indonesia. Konsep ini menjanjikan pemulihan, bukan semata balas dendam. Namun di balik harapan besar itu, terselip kekhawatiran serius: mungkinkah mekanisme pemulihan justru berubah menjadi lahan tawar-menawar perkara? Peringatan keras dari Mahfud MD mengenai rencana penerapan restorative justice serta plea bargaining di KUHAP baru patut dicermati, bukan sekadar disimak sambil lalu.
Perubahan hukum acara pidana membuka peluang reformasi menyeluruh. Restorative justice diharapkan mampu mengurangi penjara penuh sesak, mengobati luka korban, sekaligus memberi kesempatan pelaku memperbaiki diri. Namun, tanpa rambu etis jelas, transparansi kuat, serta budaya hukum bersih, risiko penyalahgunaan mengintai. Tulisan ini mengupas potensi, bahaya, serta syarat penting agar restorative justice benar-benar menjadi jalan keadilan, bukan hanya nama baru bagi praktik jual beli perkara.
Restorative Justice di KUHAP Baru: Harapan Besar, Risiko Nyata
Restorative justice bertumpu pada gagasan sederhana namun revolusioner: tindak pidana bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, tetapi juga kerusakan relasi sosial. Fokusnya beralih dari menghukum pelaku menuju pemulihan korban, komunitas, serta pelaku itu sendiri. Dalam konteks KUHAP baru, pendekatan tersebut bisa mengubah cara aparat memandang perkara, terutama kasus dengan kerugian terbatas, pelaku pertama kali, atau tindak pidana tanpa kekerasan.
Mahfud MD mengingatkan, penerapan restorative justice pada level hukum acara tidak boleh sekadar ikut tren. Sistem peradilan pidana Indonesia masih sarat masalah klasik: ketimpangan akses keadilan, korupsi, intervensi kekuasaan, hingga budaya transaksional. Menempelkan label restorative justice tanpa membenahi fondasi justru berbahaya. Mekanisme yang idealnya memulihkan bisa disulap menjadi jalur pintas bagi pelaku berduit untuk lolos proses peradilan formal.
Risiko serupa mengintai pada konsep plea bargaining. Kesepakatan antara jaksa serta tersangka mengenai pengakuan bersalah dan tuntutan sering dipuji karena efisien. Namun di tengah sistem rawan suap, plea bargaining bisa berubah menjadi pasar gelap keadilan. Peringatan Mahfud patut dipahami sebagai alarm dini: reformasi prosedur harus diiringi penguatan integritas. Tanpa itu, restorative justice hanya akan menjadi kemasan cantik bagi praktik kotor.
Garis Tipis Antara Pemulihan dan Jual Beli Perkara
Dalam praktik, garis pemisah antara restorative justice tulus serta jual beli perkara sangat tipis. Keduanya sama-sama melibatkan perundingan, kompensasi, serta kesepakatan bersama. Bedanya terletak pada nilai moral, posisi tawar, serta keterbukaan proses. Jika kesepakatan berlangsung tertutup, tanpa partisipasi korban secara bebas, ataupun tanpa pengawasan publik, ruang manipulasi menganga lebar. Restorative justice membutuhkan transparansi, bukan kerahasiaan transaksional.
Sisi lain yang perlu dikritisi ialah ketimpangan sosial. Pelaku kaya lebih mudah membayar ganti rugi, menyewa pengacara piawai, serta menekan korban melalui jalur halus. Sementara pelaku miskin, sekalipun menyesal, mungkin gagal memenuhi tuntutan pemulihan material. Tanpa desain kebijakan adil, restorative justice berpotensi menegaskan bahwa keadilan hanya milik mereka dengan kemampuan finansial tinggi. Inilah bentuk halus diskriminasi kelas dalam proses hukum.
Dari sudut pandang pribadi, saya melihat restorative justice tetap layak diperjuangkan, namun harus dikawal ketat. Perlu pedoman terperinci mengenai jenis perkara, syarat pelaku, perlindungan korban, serta standar kompensasi. Lebih penting lagi, seluruh proses wajib tercatat, bisa diaudit, serta diawasi lembaga independen. Tanpa itu, istilah pemulihan hanya akan menjadi selimut moral untuk menutup praktik tawar-menawar hukuman di ruang gelap.
Jalan ke Depan: Restorative Justice Sebagai Cermin Moral Bangsa
Pada akhirnya, perdebatan seputar restorative justice dan plea bargaining bukan sebatas soal teknik hukum, melainkan cermin moral negara ini. Apakah hukum akan terus dipandang sebagai komoditas yang bisa dinegosiasikan, atau sebagai sarana pemulihan martabat manusia? Peringatan keras agar jangan sampai terjadi jual beli perkara seharusnya memicu refleksi kolektif: reformasi KUHAP tidak cukup dengan merombak pasal, tetapi menuntut perubahan budaya keadilan. Restorative justice hanya akan bermakna bila aparat, politisi, advokat, pelaku, serta korban sama-sama menempatkan nurani di atas kalkulasi keuntungan. Tanpa etika publik kuat, setiap mekanisme baru berisiko sekadar memperhalus wajah ketidakadilan lama.
